Jumat, Oktober 11, 2013

Opini


DPRD Wakili Rakyat Sepenuhnya
Oleh : Ramli Prayoga

PILKADA merupakan ajang pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati disetiap daerah otonom. Rakyat dengan bangganya dapat memilih langsung pasangan calon yang ia anggap mampu menjadi pemimpin untuk diikutinya. Rakyat yang selama ini sudah mulai terpelajar untuk memilih pemimpin yang menurutnya bisa mengemban tugas yang diamanahkan oleh rakyat. Rakyat juga sudah tidak lagi melihat pasangan calon dari garis keturunan ataupun dari ras, suku dan agama.

Karena menurut rakyat yang terpenting adalah komitmennya menjadi kepala daerah yang handal dan berkualitas, Bukan karena satu keturunan, juga bukan dari garis ikatan perkawinan dan sebagainya. Dengan demikian, pilkada adalah penentuan kepala daerah yang berkualitas melalui proses yang sangat panjang dan melewati beberapa tahapan yang harus ditempuh, mulai dari pendaftaran pasangan calon oleh partai atau pendaftaran sendiri (independen), mencari koalisi, kampanye dan proses pemilihan oleh rakyat. Pemilihan seperti ini lebih efektif ketimbang dipilih oleh DPRD, karena rakyat bisa tahu langsung mana yang lebih baik untuk menjadi kepala daerah dan rakyatlah yang menerima imbasnya apabila kepala daerahnya ingkar. Oleh sebab itu, pilkada yang baik adalah dipilih langsung oleh raktat supaya demokrasi berjalan baik sampai kepelosok-pelosok daerah di Indonesia.

Mengenai sengketa pemilihan kepala daerah adalah hal yang wajar dan manusiawi. Setiap orang berhak untuk menindak lanjuti penyelesaian persoalan pilkada sampai ke Mahkamah Konstitusi. Karena dalam konteks pengimplementasiannya masih tergolong muda. Ada daerah yang baru pertama dan kedua kalinya melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, tidak sedikit pula daerah-daerah yang sudah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara berkali-kali. Terkait dengan pendanaan proses pemilihan kepala daerah melalui APBD dengan alasan pemerintah sudah desentralisasi.

Melihat kondisi ini, sudah sepantasnya rakyat mendapatkan sosialisasi yang lebih baik lagi dari pemerintah mengenai pilkada yang bersih. Namun demikian, pemerintah Indonesia sudah mulai menyebar isu tentang rancangan undang-undang pilkada. RUU ini juga rencananya akan secepatnya dijalankan didaerah-daerah yang sudah seharusnya melaksanakan pilkada, tepatnya 2013-2015 sementara 2018 diikuti daerah yang seharusnya menyelenggarakan pilkada pada 2016-2018.

Masyarakat sudah mulai menunjukkan kedewasaannya dalam memilih dan tidak perlu ada perubahan cara menentukan kepala daerah dengan dipilih oleh DPRD. Karena rakyat sudah tahu menentukan pilihannya dalam memimpin daerahnya selama lima tahun lamanya. Walaupun dalam proses pemilihan Hal ini memberikan dampak kekecewaan yang serius bagi masyarakat di Daerah-daerah. Karena pemimpinnya bukan pilihannya, fenomena ini tidak akan berjalan efektif dan efisien untuk menjalankan fungsinya. Karena ada tiga hal yang harus ada feedbacknya dalam memimpin, yaitu Pemimpin, Pengikut, dan Situasi. Ketiga hal ini harus ada umpan baliknya supaya kepimpinan berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam pilkada yang di rancang oleh pemerintah saat ini, Gubernur dipilih langsung oleh rakyat sedangkan Walikota dan Bupati dipilih oleh DPRD dengan mekanisme paket pemilihan hanya kepala daerah yang dipilih langsung oleh DPRD sementara wakilnya dipilih oleh kepala daerah yang terpilih melalui persetujuan DPRD. Walikota dan Bupati adalah salah satu pejabat yang paling dekat dengan rakyatnya, bagaimana nantinya kalau yang memilihnya bukanlah rakyak yang tidak ada kedekatan emosional terhadap rakyatnya.

*Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Program Study Ilmu Pemerintahan

Rabu, Agustus 21, 2013

Opini



Merah Putih Menunggu Kesucian
Oleh : Ramli Prayoga
Sejarah kemerdekaan indonesia yang sangat menyedihkan rakyat indonesia mulai dari bangsa Belanda dan Jepang. Mereka memperlakukan bangsa indonesia seperti budak yang harus tunduk kepada tuannya, dimana mereka memperebutkan rempah-rempah hasil tanah  suci bangsa indonesia. Sehingga rakyat indonesia sangat hina diperlakukan oleh penjajah yang menginginkan negeri agraria ini.
Melihat sejaraha yang sangat panjang untuk merebut kembali negara indonesia, bukan merupakan perjuangan yang sambil lalu bisa didapatkan oleh bangsa indonesia mulai dari Sabang-Merauke dari Pulau We hingga pulau Rote. Itulah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang luas di garis Khatulistiwa. Bangsa indonesia begitu indah dengan bermacam-macam budaya yang dimilikinya. Sehingga negara lain begitu inginmemilikinya mulai dari Budayanya hingga negeri yang suburnya, sehingga negara indonesia dijuluki dengan negara agraria, Karena kaya dengan hasil pertaniannya yang begitu melimpah.
Bangsa indonesia sebenarnya bangsa yang memiliki potensi yang luar bisa mulai dari sumber daya alam hingga hingga sumber daya manusia. Hal ini terbukti dengan perjuangan para pahlawan yang menginginkan kemerdekaan indonesia. Mereka menyusun strategi yang cemerlang dalam melawan penjajah hingga akhirnya Belanda dan Jepang mengakui kekalahannya. Ini terbukti bahwa indonesia bukan negara yang jauh dari sumber daya manusia dengan ilmu yang dimilikinya. Contohnya, Soekarno adalah tokoh yang di segani oleh dunia dimasa kepemimpinannya. Dalam hal ini negara indonesia sudah tercatat sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian sumber daya alam yang dimiliki indonesia bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Sumber daya alam ini yang menjadi perhatian besar negara-negara maju di Dunia.
Selanjutnya, sumber daya alam ini yang menjadi persoalan negara indonesia dalam menjalankan roda kepemerintahan untuk mewujudkan good goverment menuju good governance. Hal ini yang sering menjadi persoalan dimasa lalu, karena hasil bumi setiap daerah berbeda-beda. Hasil ini diserahkan kepada pemerintah pusat untuk keperluan negara indonesia. Sehingga negara indonesia memperlakukan daerah2 tidak sesuai dan tidak adil dalam pengimplementasiannya. Hal ini terbukti bahwa Propensi Aceh, Papua dan Riau tidak diperlakukan dengan seadil-adilnya oleh pemerintah pusat. Akhirnya, pemerintah indonesia menyepakati dan menyetujui untuk membuat peraturan tentang otonomi daerah sehingga setiap daerah dapat mengurus daerahnya sendiri. Hal ini sudah terpaksa oleh pemerintah pusat untuk menyetujuinya, karena kalau pemerintah pusat tidak menyetujuinya maka daerah-daerah tadi lebih menginginkan merdeka ketimbang harus dianak tirikan.
Selain permasalahan yang terungkap diparagraf atas ada juga permaslahan yang lebih besar dan paling berpengaruh bagi bangsa indonesia. Hal ini sudah 68 tahun telah belarut-larut dalam permasalahan yang luar biasa ini. Permasalahn ini adalah Korupsi yang dilakukan oleh tangan kotor para koruptor. Hal ini sangat meresahkan rakyat indonesia, karena haknya diambil oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Dalam permasalahan ini tidak sedikit rakyat indonesia harus menjadi pengangguran sehingga terjadilah kemiskinan yang luar bisa dinegeri Garuda ini.
Bangsa indonesia atau merah putih menunggu kapan datangnya kesucian pada negeri ini, hal ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh rakyat indonesia. Sehingga rakyat indonesia dapat merasakan indahnya kemerdekaan dari para penjajah. Ternyata hal ini tidak semua merasakan indahnya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang hingga kini sudah 68 tahun merdeka. Ini tidak lain karena ulah dan tingkah laku para koruptor yang mengambil haknya sebagai warga negara indonesia. Nah, kalau hal ini sudah menjadi kebiasaan rakyat indonesia dan tidak ada pikiran untuk berubah dan merubahnya, maka indonesia akan terus-terusan menjadi negara yang kaya dengan pengemis dan kelaparan.
Tanggal 17 Agustus 2013 ini adalah peringatan hari kemerdekaan indonesia ke-68, bangsa indonesia memperingatinya dengan berbagai macam dan model perayaannya. Ada yang melakukan upacara dipuncak gunung seperti di Jawa Timur-Malang di Kibarkan Sang Saka dipuncak gunung simeru dan masih banyak acara-acara yang lain untuk memeriahkannya. Hal ini sebernya menunjukkan betapa besar dan cintanya bangsa indonesia terhadap merah putih menjadi bendera merah putih dan garuda sebagai lambang negara kesatuan republik indonesia.
Sebenarnaya, hal ini sudah menjadi bahan pertimbangan bagi para pejabat negara untuk memperlakukan rakyatnya sebagaimana mestinya. Itupun kalau mereka melihat bagaimana bangganya menjadi bangsa indonesia. Hal ini sebenarnaya bukan untuk acara seremonial belaka, tapi lebih dari itu untuk memperlihatkan kepada pejabat bahwa bangsa indonesia menginginkan menjadi negara maju di Dunia dan jauh dari tindakan perbuatan yang merugikan negara melalui korupsi. Merah putih menunggu kesuciannya dikembalikan oleh bangsa indonesia yang telah dinodai oleh para koruptor. Melalui hari kemerdekaan ini semoga seluruh jajaran pejebat negara dan rakyat indonesia dapat menjaga kesucian merah putih tercinta.
Dirgahayu indonesia...terus bangun dan maju mengharumkan ibu pertiwi menjadi bangsa yang besar dan berpengaruh di mata dunia
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Program Study Ilmu Pemerintahan*

Sabtu, Agustus 10, 2013

OPINI



2014 Senyum atau Cemberut
Oleh : Ramli Prayoga
Bermacam bentuk dan model pemilu yang sudah di lakukan dan dilaksanakan oleh negara indonesia, mulai dari :
Pemilu 1955.
Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946.
Pemilu 1971
Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971. Sebagai pejabat presiden Pak Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Bung Karno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama. Pada prakteknya Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.
Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan. Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.
Pemilu 1999
Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.
Pemilu 2004
Pemilihan Umum Indonesia 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung, dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden (sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden). Selain itu, pada Pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti Pemilu 1999) — pada pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden), bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah
Pemilu 2009
Tahun 2009 merupakan tahun Pemilihan Umum (pemilu) untuk Indonesia. Pada tanggal 9 April, lebih dari 100 juta pemilih telah memberikan suara mereka dalam pemilihan legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada tanggal 8 Juli, masyarakat Indonesia sekali lagi akan memberikan suara mereka untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan langsung kedua sejak Indonesia bergerak menuju demokrasi di tahun 1998. Jika tidak ada calon yang mendapatkan lebih dari 50 persen suara, maka pemilihan babak kedua akan diadakan pada tanggal 8 September 2009.
Dari berbagai bentuk pemilu yang telah dilaksanakan di indonesia tidak lain adalah untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan melalui pilihan anggota dewan pada pemilu sebelum reformasi dan pemilihan lansung oleh masyarakat setelah reformasi. Artinya masyarakat sudah berhak menentukan pilihannya sendiri dengan lansung dan rahasia. Hal inilah yang diinginkan oleh masyarakat indonesia guna menentukan pemimpin dan tepat mengadunya masyarakat. Hal ini sudah tidak terlepas dari yang namanya demokrasi karena rakyatlah yang menentukan peilihnnya untuk mengarahkan rakyat ke arah yang lebih baik. 2014 adalah penentuan bagi mereka yang melaju ke kursi pejabat negara, baik presiden, DPR RI, DPD, DPRD/DPRA Dan DPRK.
Dalam pesta demokrasi nanti ada yang senyum dan ada yang cebrut, artinya ada yang menang dan ada yang kalah. Bagi mereka yang menang bisa tersenyum dengan lebar untuk merayakan kemenangannya dan bagi mereka yang kalah akan cemberut, silau, dan meringis memikirkan nasibnya yang tidak beruntung dan kurang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini hampir sama dengan sebuah ajang pertandingan, karena yang membedakan hanyalah tingkat kepercayaan masyakat sedangkan pertandingan tidak membutuhkan kepercayaan dari orang lain. Kalau mental, skill dan fisik sudah bagus maka tidak tertutup kemungkinan ia akan menang, tapi kalau dalam merebut kursi menjadi pejabat negara tidak cukup hanya dengan mental, skill dan fisik. Yang paling penting untuk menang adalah kepercayaan masyarakat.
Tentu dalam pelaksanaannya banyak yang memulai dengan berbagai macam bentuk pendekatan kepada masyarakat baik dalam bentuk mencari saudara yang dulu telah terlupakan atau pun saudara kandung sekalipun. Para Caleg sudah mulai sibuk mencari dukungan dengan berbagi cara yang dilakukan. Dalam hal ini pasti mengeluarkan modal dengan jumlah yang lumayan besar. Modal yang di keluarkan itu seperti sulit di ikhlaskan ketika dalam penghitungan suara dan pengumuman siapa yang beruntung mendapat kursi menjadi pejabat negara, ada pun dana yang di keluarkan tidak terlepas dari keperluan promosi diri dalam pencetakan Baliho, Benner dan media-media yang siap membantu dalam pengenalan dirinya kepada masyarakat luas. Sehinnga dalam hal ini ada yang senang dan bangga karena sudah dipercaya oleh masyarakat ada juga yang cemberut dan bersedih dalam menerima kekalahannya.
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Program Study Ilmu Pemerintahan.

OPINI



  Strategi  Mewujudkan Nasionalisme  di  Tengah  Isu  Permintaan  Merdeka  Propinsi  Aceh
Ramli Prayoga
Ramliprayoga@gmail.com

Abstrak :Setelah MoU Helsinki ditandatangani di Finladia 15 Agustus 2005.Saat itu juga Aceh sudah bernaung dibawah Negara Kesatuan republik Indonesia.Artinya harus mematuhi segala perundang-undangan yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.Aceh harus patuh dan tunduk dibawah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kemudian dalam mewujudkan nilai nasionalisme di Aceh dapat dengan meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah Aceh, melalui dimensi kemanusian dan melalui keadilan sosial dan hadirnya keluasan dalam demokrasi lokal. Selain itu juga dapat dengan bangga menjadi orang Indonesia, menggunakan Produk Lokal, mengharumkan nama bangsa dan meningkatkan sistem pendidikan.
KATA KUNCI : Nasionalisme, Kemerdekaan, Otonomi

BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar belakang
Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia tercatat, bahwa berdirinya Budi Utomo selain awal dari kebangkitan nasionalisme modern bangsa Indonesia, juga bercita-cita untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari 134 suku yang mendiami kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke dalam satu semangat kebangsaan nasional, yang puncaknya kemudian lahir Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, dengan pengakuan pemuda-pemudi Indonesia sebagai satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa sebagai wujud nasionalisme Indonesia yang lebih nyata.
Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu harus di serahkan kepada Negara kebangsaan dan perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda.Hal ini mulai terkikis pada masyarakat Aceh terutama para remaja, dimana mereka tidak menghiraukan lagi merah putih dan burung garuda sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.Hal ini di sebabkan olehlambang bendera Aceh yang sempat berkibar pada akhir bulan maret 2013 yang lalu.Fenomena ini sangat meresahkan pemerintah pusat dalam menanganinya.Kerana di khawatirkan adanya isu untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ternyata nilai nasionlisme masyarakat Aceh berkurang karena banyaknya masalah yang belum terselesaikan oleh pemerintah pusat, Seperti pelanggaran HAM yang terjadi saat Operasi Militer di Provinsi Aceh sampai saat ini belum terselesaikan.Sehingga menimbulkan kemarahan rakyat terhadap pemerintah, Sehingga terjadilah konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI).Dalam sejarah kebangkitan nasionalisme ini, baik dari abad klasik maupun dalam abat modern saat ini, peranan Aceh seperti terlupakan dalam sejarah nasional bangsa. Padahal akar nasionalisme yang dimiliki masyarakat Aceh sudah mulai tumbuh sejak abad ke-15 M, pada saat Sultan Ali Mughayat Syah mempersatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh dalam satu kedaulatan kerajaan Aceh Darussalam. Secara historis, dalam kronologis sejarah akar kebangkitan nasionalisme yang terjadi di kerajaan Aceh ini boleh dikatakan sebagai kebangkitan nasionalisme ketiga setelah Sriwijaya dan Majapahit di Nusantara.
1.2.Rumusan masalah
Apa penyebab lunturnya nilai nasionalisme di Aceh ?
Bagaimana Strategi mewujudkan nilai nasionalisme di Aceh ?
1.3.Tujuan penulisan
Mengetahui penyebab lunturnya nilai nasionalisme di Aceh.
Mengetahui strategi mewujudkan nilai nasionalisme di Aceh.
1.4.Manfaat penulisan
Manfaat Teoritis. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah jumlah bacaan perpustakaan bagi mahasiswa dan para akademisi Universitas Muhammadiyah Malang.Serta sebagai masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian dapat di jadikan acuan atau literature untuk penelitian selanjutnya.
Manfaat Praktis. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai nasionalisme bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya rakyat Aceh.
BAB II MEWUJUDKAN  NILAI  NASIONALISME
1.5.Meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah Aceh.
Pada tahun 2007 keadaan stabil dan damai dapat dipelihara di Aceh, Papua, Maluku dan Poso, suatu situasi yang sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 2005.Pendekatan Pemerintah yang dilakukan secara dialogis dan persuasif ternyata telah cukup memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas politik dan menjaga harmonisasi masyarakat di daerah-daerah bersangkutan.
Aceh sudah berkembang menjadi provinsi yang stabil, damai dan terbuka sejak penandatanganan MoU antara pemerintah dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005, yang kemudian berlanjut dengan pemberlakuan UU No. 1l Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sangat akomodatif terhadap aspirasi politik masyarakat Aceh.Kepercayaan masyarakat Aceh juga makin menguat terhadap pemerintah pusat pasca berhasil dilangsungkannya Pilkada Gubernur Aceh yang dinilai jujur dan demokratis pada akhir tahun 2006.Hal ini sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan Aceh pada khususnya dan dapat menjadi salah satu barometer bagi upaya peningkatan harmonisasi kehidupan seluruh komponen bangsa pada umumnya.
Selama ini pemerintah pusat seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh daerah. Sebagai contoh nasionalisme yang ada di Aceh di pandang hanya dari formalitasnya saja.Sehingga tokoh politik senior Aceh mengatakan dengan tegas semangat Nasionalisme tidak hanya dilihat dari simbolis belaka atau jangan hanya dinilai dari rangkaian kegiatan serimonial, baik sedang upacara maupun pasca upacara.Jangan terjebak Nasionalisme itu hanya pada simbolis dan serimonial saja.
Banyak cara lain yang jauh lebih penting menunjukkan tingkat nasionalisme, di antaranya dengan menciptakan bangsa jauh lebih maju dan memberikan prestasi pada bangsa serta mengharumkan nama Indonesia dipentas Internasional. Mengisi ruang kemerdekaan secara substansi baik itu berupa menegakkan supremasi hukum, Hak Asasi Manusia dan sama dimata hukum serta adil, Hal ini jauh lebih penting di bandingkan dengan acara-acara serimonial. Selain itu dalam mengisi kemerdekaan Indonesia adalah tidak ada lagi orang atau kelompok warga negara yang merasa diri dan kelompoknya lebih dari masyarakat lain, baik dalam interaksi politik, hukum, ekonomi maupun sosial budaya.
Namun, berbicara begitu marak prosesi perayaan 17 Agustus di Aceh.Tidak bisa langsung divonis bahwa Aceh sudah krisis Nasionalisme.Soalnya, Aceh sejak dulu memiliki Nasionalisme yang besar terhadap Indonesia, terbukti dengan mampu menyumbang dua pesawat sebagai operasional Bangsa dan bahkan Aceh disebut sebagai daerah modal.
Nasionalisme Aceh terhadap bangsa tidak hanya berhenti sampai di situ. Berapa banyak hasil alam Aceh yang disumbangkan kepada negara, yang setiap tahunnya Aceh tidak kurang dari Rp 30 triliun menyumbangkan hasil alamnya untuk negara selama hampir 30 tahun.
Banyak contoh yang terjadi selama ini menyangkut dengan tidak tegaknya hukum secara adil, Terutama di Aceh, siapa tidak ingat dengan terjadi pemukulan khatib yang sedang memberikan khutbah Jumat tahun lalu di Keumala Kabupaten Pidie.Korbannya Tgk.Saifullah Bahri sampai babak belur dihajar oleh kelompok tertentu. Namun, sampai saat ini proses hukum tidak ada kejelasan, bahkan pelakunya pun masih tidak jelas sampai sekarang. Jadi, tidak banyak makna simbol-simbol dan serimonial dari peringatan hari kemerdekaan apabila semangat substansial belum terwujud.Faktanya memang, betapa HAM masih belum terwujud di Aceh.
Dalam hal ini HM Amien Rais (1999) mengatakan: “Kalau boleh berterus terang, Aceh ini sebagai salah satu daerah pemegang saham terbesar di Republik Indonesia. Maka sebagai pemegang saham terbesar, jika Aceh menarik sahamnya, tentu RI akan guncang seguncang-guncangnya. Apalagi kalau pemegang saham yang kecil-kecil pun ikut menjadi makmum, tentu kita akan mengucapkan: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat Republik Indonesia,” kata Amien Rais.
Dengan demikian, sah-sah saja apabila warga Negara RI, termasuk yang tinggal dan hidup di Aceh tidak mengikuti serimonial.Karena memaknakan kemerdekaan itu jauh lebih penting mengisi dengan semangat substansial, bukanmalah terjebak dengan hanya serimonial belaka dan symbol simbol.
1.6.Melalui dimensi kemanusian
Dalam melihat dimensi kemanusiaan ada empat faktor, yaitu :
a.       Dimensi Keindividualan
Manusia sebagai makhluk individual dimaksudkan sebagai orang seorang yang utuh (individual; in-devide: tidak terbagi) yang terjadi dari kesatuan pisik dan psikis. Keberadaan manusia sebagai individual bersifat unik (unique), artinya berbeda antara satu dari yang lainnya. Demikian juga manusia memiliki prasaan, pikiran, kata hati dan unsur psikis lainnya, namun tidak ada dua manusia yang persis sama di muka bumi ini, karena setiap orang kelak akan diminta pertanggungjawaban, atas sikap dan perilakunya.
b.      Dimensi Kesosialan
Seorang akan menemukan “akunya”, manakala berada di tengah aku yang lain. Artinya manusia tidak akan mengenali dirinya dan dapat mewujudkan potensinya sebelum dia berinteraksi dengan manusia yang lain. Manusia adalah makhluk sosial sekaligusjuga makhluk individual.
Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial terutama tampak dalam kenyataan bahwa tidak ada manusia yang mampu hidup sebagai manusia tanpa adanya bantuan dari orang lain. Realita ini menunjukkan bahwa manusia hidup dalam suasana interdependensi, dalam antar hubungan dan antaraksi. Semakin lama, ia akan memerlukan lingkup sosial yang lebih luas untuk meujudkan eksistensi dirinya. Dalam kehidupan manusia selanjutnya, manusia berada dalam satu kesatuan hidup, misalnya warga kampung, warga kampus, warga suatu kelompok kebudayaan dan lainnya.
c.       Dimensi Kesusilaan
Dalam pergaulan sosial manusia diikat oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi patokan/ ukuran bahwa suatu prilaku dianggap baik atau buruk.Istilah susila berasal dari dua kata, yaitu berarti baik dan sila berarti dasar.Jadi kesusilaan merupakan ukuran baik dan buruk.
Persoalan kesusilaan berhubungan dengan nilai-nilai.Driyarkara memandang bahwa manusia susila adalah manusia yang memiliki nilai-nilai menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatannya.Nilai-nilai merupakan suatu yang dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna keluhuran, kebaikan dan kemuliaan.Nilai dapat dibedakan atas nilai otonom, yaitu yang dimiliki/dianut oleh orang perorangan, nilai teonom yaitu nilai keagamaan yang berasal dari pencinta alam semesta ini.
Dengan ketiga dimensi kemanusiaan ini juga dapat diketahui bahwa manusia dalam menganut nasionalisme juga berbeda-beda.Ada yang mengatakan bahwa dengan seremonial dan ada juga dengan substansi saja.Karena dengan substansi lebih baik di banding dengan seremonil, artinya Indonesia saat ini banyak melakukan tindakan yang melanggar nilai kesusilaan.Misalnya banyak yang melakukan korupsi dan pelanggaran HAM yang berkepanjangan.
Ada beberapa cara yang lain untuk mewujudkan nilai nasionalisme, yaitu :
1. Bangga menjadi orang Indonesia
Tidak ada yang lebih membanggakan selain menjadi orang Indonesia.Negara yang diakui orang karena keramahan rakyat, kekayaan alam, gotong-royong, dan budayanya yang unik-unik.
2. Menggunakan Produk Lokal
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kreatif, banyak produk Indonesia yang diekspor keluar negeri, karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan buatan luar negeri, untuk itu galakkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Selain itu, memang bagus kualitasnya, kita juga akan membantu perekonomian dan pengangguran yang semakin banyak sejak industri dalam negeri gulung tikar..
3. Harumkan nama Bangsa.
Menjaga nama baik negara merupakan mengharumkan nama bangsa, apalagi kalau kita berprestasi di tingkat dunia. Baik melalui olah raga, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Gayo Lues Aceh juga dapat mengharumkan nama Indonesia melalui Tari Saman yang menjadi warisan budaya dunia.
4. Lingkungan pendidikan
            Sekolah adalah lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai pendukung utama sistem pendidikan di Indonesia. Dengan dukungan sekolah dan peran serta Guru dan Siswa dalam sistem pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi jika didukung sarana dan prasarana yang lengkap, tentu dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan serius dan bisa meraih prestasi.Tidak dipungkiri bahwa pendidikan di masa ini sudah banyak dipengaruhi budaya global.
Pesatnya pengaruh budaya global yang tersebar luas dan mudah  sangat cepat dapat mempengaruhi cara pandang , gaya hidup dan budaya suatu bangsa. Arus budaya global dengan cepat membanjiri kita, seolah-olah tidak memberi kesempatan kepada kita untuk menyerap dengan filter mental dan sikap kritis. Di sisi lain budaya global juga dapat membawa dampak positif dan dampak negatif, artinya  mencirikan bahwa budaya global adalah hal yang krusial bisa membangun atau menurunkan moral budaya bangsa kita. Oleh karena itu selama ini kita mengenal “Kebebasan Budaya Global dalam Kemajuan suatu Bangsa” yang merupakan proses dua arah yang dapat saling memberikan pengaruh satu sama lain.
Dalam hal ini jiwa juang dapat di tanamkan kepada generasi-generasi di Indonesia khususnya di Aceh. Nasionalisme ini akan tersampaikan kepada pelajar melalui pelajaran kewarganegaraan, dimana seorang guru akan menjelaskan lebih detail lagi tentang jiwa juang para pahlawan di Indonesia ini.
d.      Keadilan sosial dan hadirnya keluasan dalam demokrasi lokal
Apabila sebelumnya keadilan sosial dipahami semata-mata dalam konteks sosio-redistributif (alokasi dan pembagian barang dan jasa secara adil), interaksi terbuka antar orang per orang yang menembus lintas batas bangsa menghadirkan makna baru keadilan sebagai keadilan sosio-kultural dalam pengertian pentingnya penghormatan dan kepedulian terhadap yang lain sebagai manusia yang setara.
Melihat dari perspektif keadilan sosial yang ada di daerah Aceh tidak sesuai dengan apa yang di amatkan dalam pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyatanya tidak semua daerah di Indonesia mendpatkan keadilan khususnya di Aceh.Terutama masalah sumber daya alam atau hasil bumi dari Aceh di angkut semua ke Pusat dan feedbacknya tidak sesuai yang di harapkan lagi oleh masyarakat Aceh.Ketidak adilan ini juga menyebabkan masyarakat Aceh begitu kecewa dengan pemerintah pusat.
Meminjam pandangan intelektual post-marxist Nancy Fraser (2007) dalam Re-framing Justice in a Globalizing World, ia menguraikan pentingnya memahami problema keadilan sosial dalam dua konstelasi politik progresif yang tengah berkembang di era globalisasi.Pertama, perjuangan politik progresif berbasis keadilan redistributif sebagai tanggapan terhadap akselerasi ekonomi global yang melahirkan tatanan neo-liberalisme.Kedua, politik progresif dalam bentuk tren politik kepedulian dan penghargaan terhadap yang berbeda (recognition politics) terhubung dengan interaksi antara tiap-tiap orang dalam konteks kebudayaan yang semakin berkarakter multikultural sehingga dalam proyek politik progresif ini hadirnya kebebasan yang dibawa oleh pelembagaan demokrasi memberikan arena bagi perjuangan untuk menghadirkan keadilan berdimensi sosial-ekonomi ataupun sosial-budaya.
Selain itu, dalam penguatan demokrasi prosedural baik dalam bentuk penataan pemilu legislatif, pemilu presiden langsung, sampai pilkada tidak hadir bersamaan dengan inovasi menghadirkan keadilan sosial bagi warga Indonesia. Proses reformasi yang salah satunya melahirkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang pelembagaan instalasi demokrasi lokal, misalnya, tidak memunculkan produk perundang-undangan serupa yang menjamin hadirnya keadilan sosial dalam dinamika politik yang mempertemukan arus global dengan dinamika di tingkat lokal. UU Nomor 32 Tahun 2004 ini juga lahir karena mendesaknya beberapa daerah di Indonesia meminta memisahkan diri dari Indonesia, Seperti Riau, papua, dan Aceh. Maka pemerintah pusat memberikan alternatif berupa otonomi daerah yang di sahkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004  kepada daerah untuk dapat mengelola daerahnya masing-masing. Hal ini jauh lebih penting di banding dengan Riau, papua, dan Aceh pisah dari NKRI.

BAB III PENUTUP
1.7.Kesimpulan
Nilai Nasionalisme di Aceh luntur dalam akhir-akhir ini sebenarnya di sebabkan oleh beberapa faktor pertama kurangnya perhatian pusat terhadap Aceh, Tidak tegaknya hukum secara utuh sehingga yang melakukan pelanggaran HAM di Aceh belum di selesaikan sampai sekarang, kemudian ketidak adilan pemerintah pusat terhadap Daerah Aceh.
Ada beberapa strategi untuk menyiram nilai nasionalisme yang sudah layu di Aceh.
1.      Meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah Aceh
2.      Melalui dimensi kemanusian
Ø  Dimensi Keindividualan
Ø  Dimensi Kesosialan
Ø  Dimensi Kesusilaan
Melalui dimensi kemanusiaan ini juga dapat dengan cara :
Ø  Bangga menjadi orang Indonesia
Ø  Menggunakan Produk Lokal
Ø  Harumkan nama Bangsa.
Ø  Lingkungan pendidikan
3.      Keadilan sosial dan hadirnya keluasan dalam demokrasi lokal
1.8.Saran
Dengan di belakukannya otonomi daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dan mengurus rumah tangga sendiri, di harapkan daerah-daerah yang ada di indinesia dapat menerima segala kelebihan dan kekurangan daerahnya sendiri Khususnya daerah Aceh yang merasa selama ini di intimidasi oleh pemerintah pusat.Maka ciptakan nilai nasionalisme yang lebih tinggi lagi seperti saat merebut Indonesia dari tangan penjajah Belanda dahulu.








DAFTAR PUSTAKA
Kohn, Hans. 1984. Nasionalisme arti dan sejarahnya. Jakarta: PT. Pembangunan dan penerbit erlangga Jakarta
Said, M. Mas’ud. 2008.Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. Malang: UMM Press
Saleh, Hasan. 1992.Mengapa Aceh bergolak. Jakarta:PT. Pustaka Utami Grafiti


Strategi  Mewujudkan Nasionalisme  di  Tengah  Isu  Permintaan  Merdeka  Propinsi  Aceh
Ramli Prayoga
Ramliprayoga@gmail.com

Abstrak :Setelah MoU Helsinki ditandatangani di Finladia 15 Agustus 2005.Saat itu juga Aceh sudah bernaung dibawah Negara Kesatuan republik Indonesia.Artinya harus mematuhi segala perundang-undangan yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.Aceh harus patuh dan tunduk dibawah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kemudian dalam mewujudkan nilai nasionalisme di Aceh dapat dengan meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah Aceh, melalui dimensi kemanusian dan melalui keadilan sosial dan hadirnya keluasan dalam demokrasi lokal. Selain itu juga dapat dengan bangga menjadi orang Indonesia, menggunakan Produk Lokal, mengharumkan nama bangsa dan meningkatkan sistem pendidikan.
KATA KUNCI : Nasionalisme, Kemerdekaan, Otonomi

BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar belakang
Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia tercatat, bahwa berdirinya Budi Utomo selain awal dari kebangkitan nasionalisme modern bangsa Indonesia, juga bercita-cita untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari 134 suku yang mendiami kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke dalam satu semangat kebangsaan nasional, yang puncaknya kemudian lahir Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, dengan pengakuan pemuda-pemudi Indonesia sebagai satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa sebagai wujud nasionalisme Indonesia yang lebih nyata.
Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu harus di serahkan kepada Negara kebangsaan dan perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda.Hal ini mulai terkikis pada masyarakat Aceh terutama para remaja, dimana mereka tidak menghiraukan lagi merah putih dan burung garuda sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.Hal ini di sebabkan olehlambang bendera Aceh yang sempat berkibar pada akhir bulan maret 2013 yang lalu.Fenomena ini sangat meresahkan pemerintah pusat dalam menanganinya.Kerana di khawatirkan adanya isu untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ternyata nilai nasionlisme masyarakat Aceh berkurang karena banyaknya masalah yang belum terselesaikan oleh pemerintah pusat, Seperti pelanggaran HAM yang terjadi saat Operasi Militer di Provinsi Aceh sampai saat ini belum terselesaikan.Sehingga menimbulkan kemarahan rakyat terhadap pemerintah, Sehingga terjadilah konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI).Dalam sejarah kebangkitan nasionalisme ini, baik dari abad klasik maupun dalam abat modern saat ini, peranan Aceh seperti terlupakan dalam sejarah nasional bangsa. Padahal akar nasionalisme yang dimiliki masyarakat Aceh sudah mulai tumbuh sejak abad ke-15 M, pada saat Sultan Ali Mughayat Syah mempersatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh dalam satu kedaulatan kerajaan Aceh Darussalam. Secara historis, dalam kronologis sejarah akar kebangkitan nasionalisme yang terjadi di kerajaan Aceh ini boleh dikatakan sebagai kebangkitan nasionalisme ketiga setelah Sriwijaya dan Majapahit di Nusantara.
1.2.Rumusan masalah
Apa penyebab lunturnya nilai nasionalisme di Aceh ?
Bagaimana Strategi mewujudkan nilai nasionalisme di Aceh ?
1.3.Tujuan penulisan
Mengetahui penyebab lunturnya nilai nasionalisme di Aceh.
Mengetahui strategi mewujudkan nilai nasionalisme di Aceh.
1.4.Manfaat penulisan
Manfaat Teoritis. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah jumlah bacaan perpustakaan bagi mahasiswa dan para akademisi Universitas Muhammadiyah Malang.Serta sebagai masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian dapat di jadikan acuan atau literature untuk penelitian selanjutnya.
Manfaat Praktis. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai nasionalisme bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya rakyat Aceh.
BAB II MEWUJUDKAN  NILAI  NASIONALISME
1.5.Meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah Aceh.
Pada tahun 2007 keadaan stabil dan damai dapat dipelihara di Aceh, Papua, Maluku dan Poso, suatu situasi yang sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 2005.Pendekatan Pemerintah yang dilakukan secara dialogis dan persuasif ternyata telah cukup memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas politik dan menjaga harmonisasi masyarakat di daerah-daerah bersangkutan.
Aceh sudah berkembang menjadi provinsi yang stabil, damai dan terbuka sejak penandatanganan MoU antara pemerintah dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005, yang kemudian berlanjut dengan pemberlakuan UU No. 1l Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sangat akomodatif terhadap aspirasi politik masyarakat Aceh.Kepercayaan masyarakat Aceh juga makin menguat terhadap pemerintah pusat pasca berhasil dilangsungkannya Pilkada Gubernur Aceh yang dinilai jujur dan demokratis pada akhir tahun 2006.Hal ini sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan Aceh pada khususnya dan dapat menjadi salah satu barometer bagi upaya peningkatan harmonisasi kehidupan seluruh komponen bangsa pada umumnya.
Selama ini pemerintah pusat seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh daerah. Sebagai contoh nasionalisme yang ada di Aceh di pandang hanya dari formalitasnya saja.Sehingga tokoh politik senior Aceh mengatakan dengan tegas semangat Nasionalisme tidak hanya dilihat dari simbolis belaka atau jangan hanya dinilai dari rangkaian kegiatan serimonial, baik sedang upacara maupun pasca upacara.Jangan terjebak Nasionalisme itu hanya pada simbolis dan serimonial saja.
Banyak cara lain yang jauh lebih penting menunjukkan tingkat nasionalisme, di antaranya dengan menciptakan bangsa jauh lebih maju dan memberikan prestasi pada bangsa serta mengharumkan nama Indonesia dipentas Internasional. Mengisi ruang kemerdekaan secara substansi baik itu berupa menegakkan supremasi hukum, Hak Asasi Manusia dan sama dimata hukum serta adil, Hal ini jauh lebih penting di bandingkan dengan acara-acara serimonial. Selain itu dalam mengisi kemerdekaan Indonesia adalah tidak ada lagi orang atau kelompok warga negara yang merasa diri dan kelompoknya lebih dari masyarakat lain, baik dalam interaksi politik, hukum, ekonomi maupun sosial budaya.
Namun, berbicara begitu marak prosesi perayaan 17 Agustus di Aceh.Tidak bisa langsung divonis bahwa Aceh sudah krisis Nasionalisme.Soalnya, Aceh sejak dulu memiliki Nasionalisme yang besar terhadap Indonesia, terbukti dengan mampu menyumbang dua pesawat sebagai operasional Bangsa dan bahkan Aceh disebut sebagai daerah modal.
Nasionalisme Aceh terhadap bangsa tidak hanya berhenti sampai di situ. Berapa banyak hasil alam Aceh yang disumbangkan kepada negara, yang setiap tahunnya Aceh tidak kurang dari Rp 30 triliun menyumbangkan hasil alamnya untuk negara selama hampir 30 tahun.
Banyak contoh yang terjadi selama ini menyangkut dengan tidak tegaknya hukum secara adil, Terutama di Aceh, siapa tidak ingat dengan terjadi pemukulan khatib yang sedang memberikan khutbah Jumat tahun lalu di Keumala Kabupaten Pidie.Korbannya Tgk.Saifullah Bahri sampai babak belur dihajar oleh kelompok tertentu. Namun, sampai saat ini proses hukum tidak ada kejelasan, bahkan pelakunya pun masih tidak jelas sampai sekarang. Jadi, tidak banyak makna simbol-simbol dan serimonial dari peringatan hari kemerdekaan apabila semangat substansial belum terwujud.Faktanya memang, betapa HAM masih belum terwujud di Aceh.
Dalam hal ini HM Amien Rais (1999) mengatakan: “Kalau boleh berterus terang, Aceh ini sebagai salah satu daerah pemegang saham terbesar di Republik Indonesia. Maka sebagai pemegang saham terbesar, jika Aceh menarik sahamnya, tentu RI akan guncang seguncang-guncangnya. Apalagi kalau pemegang saham yang kecil-kecil pun ikut menjadi makmum, tentu kita akan mengucapkan: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat Republik Indonesia,” kata Amien Rais.
Dengan demikian, sah-sah saja apabila warga Negara RI, termasuk yang tinggal dan hidup di Aceh tidak mengikuti serimonial.Karena memaknakan kemerdekaan itu jauh lebih penting mengisi dengan semangat substansial, bukanmalah terjebak dengan hanya serimonial belaka dan symbol simbol.
1.6.Melalui dimensi kemanusian
Dalam melihat dimensi kemanusiaan ada empat faktor, yaitu :
a.       Dimensi Keindividualan
Manusia sebagai makhluk individual dimaksudkan sebagai orang seorang yang utuh (individual; in-devide: tidak terbagi) yang terjadi dari kesatuan pisik dan psikis. Keberadaan manusia sebagai individual bersifat unik (unique), artinya berbeda antara satu dari yang lainnya. Demikian juga manusia memiliki prasaan, pikiran, kata hati dan unsur psikis lainnya, namun tidak ada dua manusia yang persis sama di muka bumi ini, karena setiap orang kelak akan diminta pertanggungjawaban, atas sikap dan perilakunya.
b.      Dimensi Kesosialan
Seorang akan menemukan “akunya”, manakala berada di tengah aku yang lain. Artinya manusia tidak akan mengenali dirinya dan dapat mewujudkan potensinya sebelum dia berinteraksi dengan manusia yang lain. Manusia adalah makhluk sosial sekaligusjuga makhluk individual.
Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial terutama tampak dalam kenyataan bahwa tidak ada manusia yang mampu hidup sebagai manusia tanpa adanya bantuan dari orang lain. Realita ini menunjukkan bahwa manusia hidup dalam suasana interdependensi, dalam antar hubungan dan antaraksi. Semakin lama, ia akan memerlukan lingkup sosial yang lebih luas untuk meujudkan eksistensi dirinya. Dalam kehidupan manusia selanjutnya, manusia berada dalam satu kesatuan hidup, misalnya warga kampung, warga kampus, warga suatu kelompok kebudayaan dan lainnya.
c.       Dimensi Kesusilaan
Dalam pergaulan sosial manusia diikat oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi patokan/ ukuran bahwa suatu prilaku dianggap baik atau buruk.Istilah susila berasal dari dua kata, yaitu berarti baik dan sila berarti dasar.Jadi kesusilaan merupakan ukuran baik dan buruk.
Persoalan kesusilaan berhubungan dengan nilai-nilai.Driyarkara memandang bahwa manusia susila adalah manusia yang memiliki nilai-nilai menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatannya.Nilai-nilai merupakan suatu yang dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna keluhuran, kebaikan dan kemuliaan.Nilai dapat dibedakan atas nilai otonom, yaitu yang dimiliki/dianut oleh orang perorangan, nilai teonom yaitu nilai keagamaan yang berasal dari pencinta alam semesta ini.
Dengan ketiga dimensi kemanusiaan ini juga dapat diketahui bahwa manusia dalam menganut nasionalisme juga berbeda-beda.Ada yang mengatakan bahwa dengan seremonial dan ada juga dengan substansi saja.Karena dengan substansi lebih baik di banding dengan seremonil, artinya Indonesia saat ini banyak melakukan tindakan yang melanggar nilai kesusilaan.Misalnya banyak yang melakukan korupsi dan pelanggaran HAM yang berkepanjangan.
Ada beberapa cara yang lain untuk mewujudkan nilai nasionalisme, yaitu :
1. Bangga menjadi orang Indonesia
Tidak ada yang lebih membanggakan selain menjadi orang Indonesia.Negara yang diakui orang karena keramahan rakyat, kekayaan alam, gotong-royong, dan budayanya yang unik-unik.
2. Menggunakan Produk Lokal
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kreatif, banyak produk Indonesia yang diekspor keluar negeri, karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan buatan luar negeri, untuk itu galakkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Selain itu, memang bagus kualitasnya, kita juga akan membantu perekonomian dan pengangguran yang semakin banyak sejak industri dalam negeri gulung tikar..
3. Harumkan nama Bangsa.
Menjaga nama baik negara merupakan mengharumkan nama bangsa, apalagi kalau kita berprestasi di tingkat dunia. Baik melalui olah raga, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Gayo Lues Aceh juga dapat mengharumkan nama Indonesia melalui Tari Saman yang menjadi warisan budaya dunia.
4. Lingkungan pendidikan
            Sekolah adalah lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai pendukung utama sistem pendidikan di Indonesia. Dengan dukungan sekolah dan peran serta Guru dan Siswa dalam sistem pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi jika didukung sarana dan prasarana yang lengkap, tentu dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan serius dan bisa meraih prestasi.Tidak dipungkiri bahwa pendidikan di masa ini sudah banyak dipengaruhi budaya global.
Pesatnya pengaruh budaya global yang tersebar luas dan mudah  sangat cepat dapat mempengaruhi cara pandang , gaya hidup dan budaya suatu bangsa. Arus budaya global dengan cepat membanjiri kita, seolah-olah tidak memberi kesempatan kepada kita untuk menyerap dengan filter mental dan sikap kritis. Di sisi lain budaya global juga dapat membawa dampak positif dan dampak negatif, artinya  mencirikan bahwa budaya global adalah hal yang krusial bisa membangun atau menurunkan moral budaya bangsa kita. Oleh karena itu selama ini kita mengenal “Kebebasan Budaya Global dalam Kemajuan suatu Bangsa” yang merupakan proses dua arah yang dapat saling memberikan pengaruh satu sama lain.
Dalam hal ini jiwa juang dapat di tanamkan kepada generasi-generasi di Indonesia khususnya di Aceh. Nasionalisme ini akan tersampaikan kepada pelajar melalui pelajaran kewarganegaraan, dimana seorang guru akan menjelaskan lebih detail lagi tentang jiwa juang para pahlawan di Indonesia ini.
d.      Keadilan sosial dan hadirnya keluasan dalam demokrasi lokal
Apabila sebelumnya keadilan sosial dipahami semata-mata dalam konteks sosio-redistributif (alokasi dan pembagian barang dan jasa secara adil), interaksi terbuka antar orang per orang yang menembus lintas batas bangsa menghadirkan makna baru keadilan sebagai keadilan sosio-kultural dalam pengertian pentingnya penghormatan dan kepedulian terhadap yang lain sebagai manusia yang setara.
Melihat dari perspektif keadilan sosial yang ada di daerah Aceh tidak sesuai dengan apa yang di amatkan dalam pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyatanya tidak semua daerah di Indonesia mendpatkan keadilan khususnya di Aceh.Terutama masalah sumber daya alam atau hasil bumi dari Aceh di angkut semua ke Pusat dan feedbacknya tidak sesuai yang di harapkan lagi oleh masyarakat Aceh.Ketidak adilan ini juga menyebabkan masyarakat Aceh begitu kecewa dengan pemerintah pusat.
Meminjam pandangan intelektual post-marxist Nancy Fraser (2007) dalam Re-framing Justice in a Globalizing World, ia menguraikan pentingnya memahami problema keadilan sosial dalam dua konstelasi politik progresif yang tengah berkembang di era globalisasi.Pertama, perjuangan politik progresif berbasis keadilan redistributif sebagai tanggapan terhadap akselerasi ekonomi global yang melahirkan tatanan neo-liberalisme.Kedua, politik progresif dalam bentuk tren politik kepedulian dan penghargaan terhadap yang berbeda (recognition politics) terhubung dengan interaksi antara tiap-tiap orang dalam konteks kebudayaan yang semakin berkarakter multikultural sehingga dalam proyek politik progresif ini hadirnya kebebasan yang dibawa oleh pelembagaan demokrasi memberikan arena bagi perjuangan untuk menghadirkan keadilan berdimensi sosial-ekonomi ataupun sosial-budaya.
Selain itu, dalam penguatan demokrasi prosedural baik dalam bentuk penataan pemilu legislatif, pemilu presiden langsung, sampai pilkada tidak hadir bersamaan dengan inovasi menghadirkan keadilan sosial bagi warga Indonesia. Proses reformasi yang salah satunya melahirkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang pelembagaan instalasi demokrasi lokal, misalnya, tidak memunculkan produk perundang-undangan serupa yang menjamin hadirnya keadilan sosial dalam dinamika politik yang mempertemukan arus global dengan dinamika di tingkat lokal. UU Nomor 32 Tahun 2004 ini juga lahir karena mendesaknya beberapa daerah di Indonesia meminta memisahkan diri dari Indonesia, Seperti Riau, papua, dan Aceh. Maka pemerintah pusat memberikan alternatif berupa otonomi daerah yang di sahkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004  kepada daerah untuk dapat mengelola daerahnya masing-masing. Hal ini jauh lebih penting di banding dengan Riau, papua, dan Aceh pisah dari NKRI.

BAB III PENUTUP
1.7.Kesimpulan
Nilai Nasionalisme di Aceh luntur dalam akhir-akhir ini sebenarnya di sebabkan oleh beberapa faktor pertama kurangnya perhatian pusat terhadap Aceh, Tidak tegaknya hukum secara utuh sehingga yang melakukan pelanggaran HAM di Aceh belum di selesaikan sampai sekarang, kemudian ketidak adilan pemerintah pusat terhadap Daerah Aceh.
Ada beberapa strategi untuk menyiram nilai nasionalisme yang sudah layu di Aceh.
1.      Meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah Aceh
2.      Melalui dimensi kemanusian
Ø  Dimensi Keindividualan
Ø  Dimensi Kesosialan
Ø  Dimensi Kesusilaan
Melalui dimensi kemanusiaan ini juga dapat dengan cara :
Ø  Bangga menjadi orang Indonesia
Ø  Menggunakan Produk Lokal
Ø  Harumkan nama Bangsa.
Ø  Lingkungan pendidikan
3.      Keadilan sosial dan hadirnya keluasan dalam demokrasi lokal
1.8.Saran
Dengan di belakukannya otonomi daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dan mengurus rumah tangga sendiri, di harapkan daerah-daerah yang ada di indinesia dapat menerima segala kelebihan dan kekurangan daerahnya sendiri Khususnya daerah Aceh yang merasa selama ini di intimidasi oleh pemerintah pusat.Maka ciptakan nilai nasionalisme yang lebih tinggi lagi seperti saat merebut Indonesia dari tangan penjajah Belanda dahulu.








DAFTAR PUSTAKA
Kohn, Hans. 1984. Nasionalisme arti dan sejarahnya. Jakarta: PT. Pembangunan dan penerbit erlangga Jakarta
Said, M. Mas’ud. 2008.Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. Malang: UMM Press
Saleh, Hasan. 1992.Mengapa Aceh bergolak. Jakarta:PT. Pustaka Utami Grafiti